Ahmad Izzuddin [1]

         Pengantar Sejarahizzuddin (1)

Dalam lintasan sejarah, selama pertengahan pertama abad ke dua puluh, peringkat kajian Islam yang paling tinggi hanya dapat dicapai di Mekah, yang kemudian diganti di Kairo.[2] Sehingga kajian Islam termasuk  kajian hisab rukyat yang tidak dapat lepas dari adanya jaringan ulama (meminjam istilah Azyumardi Azra). Ini terbukti adanya jaringan ulama yang dilakukan oleh ulama-ulama hisab rukyat Indonesia, seperti Muhammad Manshur al-Batawi, yang dalam lacakan sejarah kitab monumentalnya Sullamun Nayyirain adalah hasil dari rihlah ilmiyyah yang beliau lakukan selama di Jazirah Arab.[3] Sehingga diakui atau tidak, pemikiran hisab rukyat di Jazirah Arab seperti di Mesir, sangat berpengaruh dalam pemikiran hisab rukyat di Indonesia. Begitu juga beberapa kitab hisab rukyat yang berkembang di Indonesia menurut Taufik[4], banyak merupakan hasil cangkokan dari kitab karya ulama Mesir yakni al-Mathla’ al-Said ala Rasdi al-Jadid.[5] Sehingga dalam perjalanan sejarah hisab rukyat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah Islam di Indonesia yang memang merupakan hasil dari jaringan ulama.

Sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam, di Indonesia telah tumbuh perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Soko yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M yakni tahun penobatan Prabu Syaliwohono (Aji Soko). Dan kalender inilah yang digunakan umat budha di Bali guna mengatur kehidupan masyarakat dan agama (Covarrubias Miguel, 1947 : 282-284; H. G Den Hollander, 90-92). Namun sejak tahun 1043 H / 1633 M yang ketepatan  1555 tahun Soko, tahun Soko diasimilasikan dengan Hijriyah, kalau pada  mulanya tahun Soko berdasarkan peredaran Matahari, oleh Sultan Agung diubah menjadi  tahun Hijriyah yakni berdasarkan peredaran Bulan, sedangkan tahunnya tetap meneruskan tahun Soko tersebut.[6] Sehingga jelas bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyat, hal ini ditandai dengan adanya penggunaan kalender Hijriyah sebagai kalender resmi. Dan patut dicatat dalam sejarah, bahwa prosesi tersebut berarti merupakan prosesi penciptaan masyarakat lama menjadi baru yakni masyarakat kehinduan dalam masyarakat keislaman. 

Setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintahan, semula kalender Hijriyah dirubah menjadi kalender masehi (miladiyyah). Meskipun demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender Hijriyah, terutama daerah kerajaan-kerajaan Islam. Tindakan ini tidak dilarang oleh pemerintah kolonial bahkan penetapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama penetapan terhadap hari-hari yang berkaitan dengan persoalan ibadah, seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.[7]

Sehingga jelas bahwa di samping adanya upaya membumikan kalender Hijriyah dengan adanya asimilasi, sebagaimana telah penulis kemukakan jaringan ulama dalam ilmu falak memang benar-benar ada. Prosesi tersebut nampak dengan adanya perkembangan yang pesat, sejak abad pertengahan yang didasarkan pada sistem serta tabel matahari dan bulan yang disusun oleh astronom Sultan Ulugh Beik Asmarakandi. Ilmu falak ini berkembang dan tumbuh subur terutama di pondok pesantren-pondok pesantren di Jawa dan Sumatera. Kitab-kitab ilmu hisab yang  dikembangkan para ahli hisab di Indonesia biasanya mabda’ (epoch) dan markaznya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya. Seperti Nawawi Mahammad Yunus al-Kadiri dengan karyanya Risalatul Qamarain dengan markaz Kediri, kitab Irsadul Murid karya Ahmad Ghazali Madura.[8] Walaupun ada juga yang tetap berpegang pada kitab asal (kitab induk) seperti al-Mathla’ul Said fi Hisabil Kawakib ala Rasydil Jadid karya Syeh Husain Zaid al-Misra dengan markaz Mesir.[9] Dan sampai sekarang, khazanah (kitab-kitab) ilmu falak di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak, apalagi banyak pakar falak sekarang yang menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat di samping adanya kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar Astronomi dalam mengolah data-data kontemporer yang berkaitan dengan hisab rukyat.[10]

Dengan melihat fenomena tersebut, Kementerian Agama telah mengadakan pemilahan kitab dan buku astronomi atas dasar keakuratannya yakni hisab hakiki taqribi, hisab hakiki tahkiki, dan hisab hakiki kontemporer.[11] Namun nampaknya pemilahan tersebut belum (tidak) diterima oleh semua kalangan, karena masih ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa kitab karyanya sudah akurat. Walaupun menurut pemilahan Kementerian Agama melihat keakuratannya masih taqribi.[12] 

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa pada masa penjajahan persoalan penentuan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah diserahkan pada kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada. Kemudian setelah Indonesia merdeka, secara  berangsur-angsur mulai terjadi perubahan. Setelah terbentuk Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 (Harun  Nasution, 1992 : 211), persoalan–persoalan yang berkaitan dengan hari libur  (termasuk penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah) diserahkan kepada Kementerian Agama  berdasarkan P.P. Tahun 1946 No.2/Um.7/Um.9/Um jo Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1967, No. 148 Tahun 1968 dan No. 10 Tahun 1971.

Pada tanggal 12 Oktober 1971 (menjelang Ramadhan 1391 H) diadakan musyawarah para ulama untuk menantisipasi kemungkinan perbedaan tanggal 1 Ramadhan 1391 H. Di samping itu, musyawarah mendesak kepada Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab rukyat (LHR). Kemudian tanggal 20 Januari 1972 (menjelang Dzulhijjah 1391 H) diadakan musyawarah yang dihadiri ormas-ormas Islam, Pusroh ABRI, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, Planetarium, IAIN, dan unsur Kemenag untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan tanggal 10 Dzulihijjah 1391 H. Di samping itu musyawarah mendesak lagi kepada Menteri Agama untuk mengadakan Lembaga Hisab rukyat.  

Walaupun penetapan hari libur telah diserahkan pada Kementerian Agama namun dalam  wilayah etis praktis saat ini masih (terkadang) belum seragam, sebagai dampak adanya perbedaan pemahaman antara beberapa pemahaman yang ada dalam wacana hisab rukyat.[13]

Memperhatikan fenomena tersebut, nampak bahwa Kementerian Agama berinisiatif untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga dibentuklah Badan Hisab rukyat Kementerian Agama dengan tim perumus : Unsur Kementerian Agama: A Wasit Aulawi, H Zaini Ahmad Noeh dan Saaduddin Jambek, dari Lembaga Metereologi dan Geofisika: Susanto, Planetarium dan Santosa Nitisastro (Ichtujanto, 1981 : 23). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama no. 77/1972 pada tanggal 16 Agustus 1972, maka terbentuklah Badan Hisab rukyat Kementerian Agama dengan susunan sebagai ketua Sa’aduddin Djambek, wakil ketua  A. Wasit Aulawi, Sekretaris  Djabir Mansur, anggota : Z A Noeh, Susanto, Santoso, Radli Saleh, Junaidi, Muhadji, Penuh Dali dan Syarifudin. Pada tanggal 23 September 1972 personalia BHR dilantik Menteri Agama.  Kemudian SK Dirjen Bimas Islam nomor D.I/96/P/1973 pada tanggal 28 Juni 1973 tentang anggota BHR : KH Muchtar (Jakarta), KH Turaichan Adjhuri (Kudus), KRB. Tang Soban (Sukabumi), KH Ali Yafi (Ujung pandang), KH Abdul Jalil (Kudus), KH Wardan (Yogyakarta), Drs. Abdurrahim (Yogyakarta), Ir Basith Wachid (Yogyakarta), Ir Muchlas Hamidi (Yogyakarta), H Azlam M (Yogyakarta), H. Bidran Hadi (Yogyakarta), Drs. Bambang Hidayat (ITB Bandung), Ir Hamran Wachid (ITB Bandung), KH Abdul Aziz (Jakarta), Ali Ghazali (Cianjur), K Banadji Aqil (Jakarta), dan K Zuhdi Usman (Nganjuk).Sampai sekarang, badan tersebut masih ada yang secara ex officio ketua dijabat Direktur Urusan Agama Islam Kemenag Pusat setelah Badan Peradilan Agama bernaung dalam satu atap dengan Mahkamah Agung .[14]

Pada dasarnya kehadiran Badan Hisab rukyat untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyyah khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam dataran realistis praktis dan etika praktis, masih belum terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan seringkali terjadinya perbedaan berpuasa Ramadhan maupun berhari raya Idul Fitri.[15]

Kemudian mengenai eksistensi kitab-kitab ilmu hisab rukyat di Indonesia sampai saat ini, nampak masih mewarnai diskursus hisab rukyat di Indonesia. Hanya sayang, dalam dataran belantara Islamic Studies, khususnya ilmu hisab rukyat nyaris terabaikan sebagai sebuah disiplin. Bahkan ilmu falak hanya merupakan disiplin minor.[16] Sementara itu perkembangan ilmu Astronomi di Indonesia sangat pesat dan menggembirakan (Bambang Hidayat, 2000 : 45-58). Ini nampak dari  munculnya banyak pakar Astronomi, bahkan juga perhatiannya yang besar dalam fiqh hisab rukyat, seperti Prof DR. Bambang Hidayat, Prof Ahmad Baiquni, MSc, PhD, DR Djoni N Dawanas, DR. Moedji Raharto dan DR Thomas Djamaluddin.

Namun dalam beberapa tahun kemudian, perkembangan hisab rukyat terus berkembang dengan adanya beberapa organisasi. Pada akhir tahun 2009, sebuah komunitas ahli falak muncul dengan diawali adanya lokakarya Nasional pengembangan ilmu falak di PTAI dan temu Dosen se Indonesia yang diselenggarakan oleh Prodi Konsentrasi Ilmu Falak jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dari seminar dan pertemuan yang diadakan di Bandungan Semarang, terbentuklah satu organisasi yang bernama ADFI (Asosiasi Dosen Falak Indonesia) pada tanggal 2 Desember 2009 yang mana penulis ditunjuk sebagai ketua umum ADFI untuk periode pertama 2009-2013.[17]

Tidak lama setelah itu, muncul satu komunitas ahli falak perempuan  (KFPI – Komunitas Falak Perempuan Indonesia) yang dipelopori oleh mahasiswi Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang angkatan pertama (2007). Komunitas ini dideklarasikan pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2009 dengan periodisasi 2009-2013 untuk memberdayakan kader-kader falak perempuan[18] di Indonesia yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Di samping ada RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) di Yogyakarta, berkembangnya Lajnah Falakiyah di tingkat kota Kabupaten se Indonesia, Muhammadiyah yang ditangani oleh Majlis Tarjih dan Tajdid, Pusat Studi Falak Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah dan PP Muhamamdiyah (Majlis Tarjih dan Tajdid), Pusat Studi Astronomi (PSA) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Forum kajian falak Zenith ITB Bandung, HIMASTRON (Himpunan Mahasiswa Astronomi ITB Bandung), komunitas ahli falak amatir Yogyakarta, Jogja Astro Club (JAC) Komunitas astronom amatir dari Yogyakarta, CASA Club Astronomi Santri Assalam PP. Assalam Surakarta, Himpunan Astronomi Amatir Jakarta (HAAJ), Lembaga Hisab rukyat Independen (LHRI) Semarang, Yayasan Al Falakiyah Surabaya, Forum Kajian Falak di Pesantren-pesantren, dsb.

         Persoalan Hisab Rukyat di Indonesia

Pada dasarnya persoalan hisab rukyat tidak hanya persoalan penentuan awal bulan Kamariyah (dalam hal ini penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah).[19] Namun karena persoalan penentuan awal bulan Kamariyah ini lebih mempunyai greget – lebih berpotensi menimbulkan perbedaan – maka wajar jika ia lebih mendapatkan perhatian dan lebih dikenal  sebagai persoalan hisab rukyat dari pada persoalan lainnya. Berpijak pada alur logika tersebut agar tidak melebar maka penulis mengfokuskan pada pemikiran (hisab rukyat) penentuan awal bulan Kamariyah (dalam hal ini awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah).

Muara perbedaan pemikiran hisab rukyat di Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan muara perbedaan pemikiran para fuqaha (terdahulu) yakni pada perbedaan pemahaman hadis-hadis hisab rukyat.[20] Hanya saja dalam wacana pemikiran hisab rukyat di Indonesia, ragam pemikirannya lebih majemuk dibanding ragam pemikiran dalam wacana hisab rukyat pada kalangan para fuqaha (terdahulu). Hal ini karena sentuhan Islam sebagai great tradition dan budaya lokal atau little tradition yang sering menimbulkan corak budaya tersendiri yang di luar dugaan. Dalam konteks ini disebut sebagai paham keislaman yang bersifat lokal, seperti Islam Jawa – atau dalam bahasa Geertz disebut Religion of Java[21]. Islam jawa ternyata berkembang dan mempunyai praktek-praktek keagamaan yang khas dan berbeda dengan mainstream Islam pada umumnya. Fenomena semacam inilah yang sering melahirkan pemikiran  tersendiri, dalam pemikiran hisab rukyat seperti pemikiran hisab rukyat Aboge atau Asapon.

Di antara pemikiran-pemikiran hisab rukyat yang ada di Indonesia yaitu : 1). Pemikiran hisab rukyat Lokal. Di antara pemikiran hisab rukyat lokal adalah pemikiran Aboge atau Asapon yakni cara penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah bersandarkan perhitungan tahun Jawa lama (khuruf Aboge atau khuruf Asapon) dan rukyatul hilal (observasi dengan mata telanjang saat tenggelamnya matahari).[22] Dalam pemikiran Aboge ada beberapa prinsip utama, yakni: Pertama, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa, adalah dina niku tukule enjing lan ditanggal dalu (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya)[23].Kedua, bahwa jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti pada cara perhitungan hari Falak (versi pemerintah). Adapun istilah Aboge dapat dirinci bahwa a berasal dari alip, salah satu dari delapan tahun siklus windu; bo mengacu pada rebo (hari Rabu); dan ge berasal dari wage, salah satu dari hari pasaran yang lima. Ini berarti bahwa tahun alip selalu dimulai pada hari Rabu Wage, dengan mengetahui ini maka akan dapat menghitung hari jatuh riyaya (hari lebaran) setiap tahun. Cara yang lebih singkat adalah mengambil hari permulaan tahun (1 sura) dan menggunakan rumus waljiro. Wal adalah bulan Syawal, ji berarti tanggal siji (satu), dan ro adalah berarti loro (dua), yaitu hari pasarannya. Ini berarti bahwa hari lebaran jatuh pada tanggal 1 Syawal dihitung dengan menghitung satu dari hari mingguan dan dua dari hari pasaran pada permulaan tahun. Misalnya, kalau permulaan tahun itu Ehe, dan tanggal 1 Sura pada hari Ngahad Pon, maka hari lebaran akan jatuh pada hari Ngahad  Wage.[24] Ketiga, penentuan awal bulan puasa dan awal bulan Syawal digunakan istilah pletek yang berarti terbukti atau semua masyarakat telah melihat bulan dengan mata telanjang, sebagaimana dasar dari hadis-hadis hisab rukyat.[25] Sehingga wajar jika pengikut pemikiran ini, memulai puasa atau lebaran selalu setelah satu hari dari penetapan pemerintah. Sebagaimana hasil penelitian Andy Ahmad Zaelany, bahwa pemikiran hisab rukyat lokal ala Islam Jawa selama ini sebagaimana yang dipraktekkan di masyarakat dusun Golak desa Genteng kecamatan Ambarawa Semarang Jawa Tengah.

Namun jika ditilik dari perjalanan historis pemikiran hisab rukyat lokal ala Islam Jawa, ternyata berasal dari pemikiran hisab rukyat (kalender) Saka[26] yang diperbaharui oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo[27] yakni disesuaikan dengan perhitungan lunar (Kamariyah) tidak lagi menggunakan sistem perhitungan solar (Samsiyah). Peralihan tersebut terjadi pada tanggal 1 Sura tahun Alip 1555 (Tahun Jawa) yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1633 M yakni hari Jum’at Legi.[28] Dari tahun 1633 M sampai sekarang, kalender ini sudah tiga kali mengalami penyesuaian kalender, sehingga sampai sekarang sudah mengalami perubahan empat kali dasar permulaan awal tahun yakni mulai dengan pemikiran hisab rukyat Ajumgi (tahun alip mulai pada hari Jum’at Legi), kemudian Akawon (tahun alip mulia pada hari Kamis Kliwon), kemudian Aboge (tahun alip mulai pada hari Rebu Wage), kemudian Asapon (tahun alip mulai pada hari Selasa Pon).[29] Metode yang terakhir inilah (pemikiran Asapon) yang sampai sekarang dipegangi mayoritas umat Islam Jawa (Kejawen) terutama di kalangan lingkungan kraton Yogyakarta.[30]

Melihat realita tersebut, nampak bahwa sampai saat ini ternyata tidak hanya pemikiran Aboge saja yang hidup di masyarakat sebagaimana dikatakan Andy Ahmad Zaelany dalam penelitiannya di dusun Golak desa Genteng, Ambarawa.  Namun pemikiran Asapon yang nota bene pemikiran hisab rukyat tradisional yang terbaru juga hidup di masyarakat. Malahan menurut perhitungan kalender Jawa, pemikiran Aboge sudah harus diganti dengan pemikiran Asapon,[31] tapi dalam dataran realitas ternyata pemikiran Aboge masih berlaku juga di kalangan umat Islam Jawa sebagaimana tersebut di atas. Berangkat dari pemikiran tersebut penulis berasumsi bahwa tidak  menutup kemungkinan pemikiran-pemikiran  yang lain yakni Akawon dan Ajumgi juga masih berlaku di masyarakat Jawa (Kejawen), hanya saja sampai saat ini penulis belum menemukan jejak pemberlakuanya di masyarakat.

Pemikiran lokal lainnya yakni pemikiran Thariqah Naqsyabandi di Sumatera Barat. Dari hasil liputan media masa  surat kabar harian padang ekspress, surat kabar harian Singgalang dan TVRI Sumatera Barat tentang adanya kelompok kecil pengamal Thariqat Naqsyabandi di Nagari Pauh, Bandar Buat, Indarung, dan Baringin yang jumlahnya puluhan, paling banyak seratus atau dua ratus orang saja yang melaksanakan Idul Fitri berbeda beberapa hari. Mereka adalah murid Buya Syeikh M. Thaib Angku Pasa baru, yang merupakan salah satu aliran dari sekian aliran yang terdapat dalam Thariqat Naqsyabandi di Padang Sumatera Barat. Penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, serta Dzulhijjah oleh hampir seluruh jamaah Thariqah Naqsyabandi di Sumatera Barat adalah dengan rukyat sebagaimana dalam madzhab Syafi’i bahwa untuk masuk puasa hanyalah dengan rukyat atau jika tidak ada rukyat maka dengan ikmal (mencukupkan bulan 30 hari). Akan tetapi dari semua aliran Jamaah Thariqah ini ternyata tidak semua mengamalkan sebagaimana madzhab Syafi’i, hanya aliran Pasar Baru Padang-lah yang berbeda dalam penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal. Hal menarik adalah dasar perhitungan yang mereka gunakan adalah perhitungan Golek. yaitu umur bulan Ramadhan adalah 30 hari tetap setiap tahun, umur bulan dalam setahun dimulai : Ramadhan (30), Syawal (29), Zulqa’dah (30), Dzulhijah (29), Muharram (30), Safar (29), Rabiul Awal (30), Rabiul Akhir (29), Jumadil Awal (30), Jumadil Akhir (29), Rajab (30), Sya’ban (29), Perhitungan awal Ramadhan tahun sekarang ditetapkan berdasarkan perhitungan awal Ramadhan tahun lalu. Contohnya, awal Ramadhan tahun 2007 adalah hari selasa, maka hari Selasa itu dihitung untuk menetapkan awal Ramadhan 2008, kriteria lain yakni hisab didahulukan dari rukyat, hanya yang dihitung adalah harinya. Perintah puasa di bulan Ramadhan, sedangkan Ramadhan sebenarnya telah ada sebelum dilihat hilalnya. Maka waktu setelah perkisaran itu Ramadhan telah ada, tentu perintah puasa juga berlaku, dan mereka wajib berpuasa di hari perkisaran. Sehingga mereka berpuasa lebih dulu dari Pemerintah yang menetapkan dengan rukyatul hilal, melihat bulan. Kemudian ada pemikiran rukyah air pasang. Pemikiran lokal ini menggunakan air pasang ini diamalkan oleh salah satu jamaah Islam bernama An-Nadzir di Indonesia wilayah timur, tepatnya di pinggiran Danau Mawang, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Melalui mekanisme melihat fenomena air laut pasang, golongan ini mengeluarkan keputusan bahwa maghrib (saat matahari terbenam) mereka masih berpuasa atau melaksanakan salat hari raya idul fitri pada keesokan harinya. Jamaah ini mempercayai bahwa ketika air laut pasang maka bumi, bulan dan matahari berada dalam posisi sejajar.

Golongan yang berambut pirang dan gondrong, bersorban dan berseragam hitam ini lebih memilih kembali pada alam di mana dengan bantuan alam mereka dapat menentukan awal bulan kamariyah. Sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah dengan menggunakan tanda-tanda alam, jamaah yang berbasis di Gowa, Sulawesi Selatan, menentukannya melalui pengamatan dengan melihat tingkat surut air laut. Lokasi pengamatannya dilakukan di Pantai Kalongkong, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulsel. Pimpinan Jamaah An Nadzir kampung Mawang, Lukman Andi Bakti menuturkan bahwa cara mereka sesuai yang dicontohkan Nabi Muhammad. Mereka sudah mengintai wujud bulan dari bulan-bulan sebelumnya.Tanda-tanda yang diberikan Allah adalah munculnya angin kencang, hujan dan gemuruh yang disaksikan anggota jamaah An Nadzir.

Menurut hemat penulis, ragam pemikiran lokal di atas tiada lain pemikiran lokal yang berkembang pada satu komunitas tertentu dengan penafsirannya sendiri yang jauh dari makna teks dasar hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis.

2). Pemikiran rukyat. Dalam wacana hisab rukyat di Indonesia, pemikiran rukyat ini selalu diidentikkan dengan pemikiran hisab rukyat Nahdlatul Ulama. Namun pengidentikkan ini kiranya tidak dapat diterima seratus persen kebenarannya. Karena pada dasarnya dalam pemikiran rukyat terdapat beberapa pemikiran-pemikiran kecil yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipil, dan Nahdlatul Ulama sendiri termasuk salah satu dari pemikiran kecil tersebut. pemikiran-pemikiran kecil tersebut muncul karena adanya perbedaan pemahaman term rukyat. Di antaranya dalam hal : pemahaman  mathla’[32]. Ada yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia. Dengan argumentasi bahwa hadis-hadis hisab rukyat khithabnya ditujukan pada seluruh umat Islam di dunia, tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan. Pemikiran inilah yang terkenal dengan rukyat Internasional yang dipegang oleh Komisi Penyatuan Kalender Hijriyyah Internasional, di mana dalam konteks ke-Indonesia-an adalah kelompok Hizbut Tahrir[33]. Hizbut Tahrir di Indonesia, sejauh pengamatan penulis mempunyai beberapa lembaga dakwah yang hidup di masyarakat seperti: Lembaga Dakwah al-Misykah di Semarang, Lembaga Dakwah al-Ihtikam di Surabaya, dan Inqiyad di Jawa Barat. Selama ini, mereka sering kali mengkampanyekan pemikirannya  dalam beberapa forum diskusi panel.[34]

Mengenai Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariyah Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan[35] mereka memandang bahwa yang menjadi dasar penetapan adalah sebab syar’i untuk berpuasa dan berhari raya yaitu rukyatul hilal bil ‘ain (melihat bulan sabit dengan mata). Sesuai dengan hadits berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal yang mempunyai pengertian yang jelas (sharihah ad-dalalah). Dan rukyatul hilal yang dimaksud dalam pandangan HTI bukanlah rukyat lokal yang berlaku untuk satu mathla’ (madzhab Syafi’i), melainkan rukyah yang berlaku secara global, dalam arti rukyatul hilal di salah satu negeri muslim berlaku untuk kaum Muslimin di negeri-negeri lain di seluruh dunia.

HTI sejalan dengan pentarjihan Imam Syaukani dalam persoalan perbedaan mathla’[36], sehingga HTI tidak dapat menerima faham dari pendapat madzhab Syafi’I yaitu ucapan Ibnu Abbas ra yang mengikuti rukyah Madinah dan tidak mengikuti rukyah Syam, yaitu dengan perkataannya Tidak, demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kita menjadi dalil bahwa setiap negeri mempunyai rukyah sendiri-sendiri, dan rukyah suatu negeri tidak berlaku untuk negeri yang lain, li ikhtilaf mathali (karena ada perbedaan mathla’).

Mengenai hisab, HTI memandang bahwa hisab tidak dapat dijadikan dasar penentuan awal bulan kamariyah, khususnya dalam masalah ibadah shaum Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha, meskipun digunakan untuk keperluan ibadah yang lain. Sebab menurut Syaikh Atha bin Khalil (Amir Hizbut Tahrir), rukyahlah yang terdapat dalam nash-nash. Dari pengkajian nash-nash yang ada, kita dituntut oleh Allah untuk beribadah seperti yang dituntut oleh Allah sendiri. Jika kita beribadah dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntutan Allah, berarti kita salah, meskipun kita menduga kita telah berbuat baik.

Makna lain dari faqdurulah dengan ilmu hisab tidak dapat dijadikan acuan karena itu hanya khusus untuk orang yang menguasai ilmu hisab. Makna yang tepat menurut HTI terhadap sabda Nabi perkirakanlah adalah bukan dengan ilmu hisab, melainkan sempurnakanlah bilangannya hingga 30 hari.  Penafsiran pada saat kita tidak dapat melihat hilal Syawal karena tertutup awan, maka kita menyempurnakan puasa sampai 30 hari, meskipun andaikata hilal sebenarnya sudah wujud secara faktual.

Menurut M. Shiddiq Al-Jawi, Ketua DPP Hizbut Tahriri Indonesia, ilmu hisab hanya akan menjadi perpecahan kaum Muslimin, baik dalam berpuasa dan berhari raya. Ilmu hisab yang dibangun berdasarkan asumsi lahirnya anak bulan akan menjadikan perbedaan bagi mereka kaum Muslimin yang berada di barat, bisa jadi sudah berpuasa hari Senin, sementara di sebelah timur kan berpuasa pada hari selasa. Ini akan berbeda jika kaum Muslimin mengikuti rukyatul hilal dengan wihdat al-mathali’ (kesatuan mathla’).

Di samping itu, ada pula yang berpendapat bahwa hasil rukyat di suatu tempat hanya berlaku bagi suatu daerah kekuasaan hakim yang mengisbatkan hasil rukyat tersebut. Pemikiran ini terkenal dengan rukyat fi wilayatil hukmi sebagaimana pemikiran yang selama ini dipegangi oleh Nahdlatul Ulama secara institusi.[37] Penulis memberi qayyid Nahdlatul Ulama secara institusi atau struktural, karena dalam Nahdlatul Ulama secara kultural terdapat pemikiran yang beragam yang demokratis.[38] Selain itu, juga ada pendapat yang hanya memberlakukan rukyat sebatas pada daerah yang dianggap memang memungkinkan adanya rukyat. Dalam konteks ke-Indonesia-an, pemikiran ini kiranya tidak berkembang, dan kalaupun ada mungkin hanya perseorangan saja.

Kemudian dalam hal pemahaman  keadilan  dalam persaksian rukyat. Dalam hal ini, semestinya tidak murni permasalahan rukyat, namun sangat terkait dengan permasalahan hisab. Karena penilaian bahwa seseorang adil dalam hal melihat hilal, orang menilainya sangat terkaitan dengan perhitungan hisab di mana hilal itu dilihat. Permasalahan ini sebagaimana dicontohkan Taufik : dalam kasus 1 Syawal 1412, 1413, dan 1414 H merupakan contoh kasus tidak dapat diterimanya laporan Rukyat karena masih di bawah ufuk.  Kemudian tahun 1418 H juga terulang lagi, hanya saja terdapat perbedaan yakni untuk 1418 H pada waktu itu semua sistem sepakat bahwa pada saat matahari terbenam tanggal 28 Januari 1998 hilal awal Syawal sudah wujud (di atas ufuk 0 -1,5 derajat), tetapi belum Imkanurrukyat. Berkaitan dengan itu, Muker hisab rukyat tahun 1996/1997 dan 1998 belum dapat memutuskan awal Syawal 1418 berdasarkan perhitungan yang ada, dan pada akhir Ramadhan tersebut memang ada laporan rukyat dari Bawean dan Cakung, tetapi ditolak oleh Menteri Agama setelah memperhatikan pandangan sebagian besar peserta sidang isbat. Dalam sidang tersebut, di antara ormas Islam hanya Muhammadiyah yang meminta supaya laporan kesaksian tersebut diterima, dan yang lain menolak dengan alasan belum Imkanurrukyat.[39]  

Melihat fenomena tersebut, penulis beranggapan bahwa kasus 1418/1998 merupakan proses penetapan yang sarat  dengan muatan politis. Sebagaimana diakui sendiri oleh Basith Wahid bahwa pada dasarnya selama orde baru, Muhammadiyah selalu paralel dengan pemerintah[40], namun karena waktu itu pemerintah baru bermasalah dengan Amin Rais (saat  itu  sebagai  Ketua  Umum  Muhammadiyah),  maka  dalam penentuan    awal   Ramadhan   waktu  itu  pemerintah   berusaha   untuk merangkul Nahdlatul Ulama. Walaupun pada waktu itu Menteri Agama (dr. Tarmidzi Tahir) tidak dari unsur NU, ia berpedoman istikmal (rukyat dinyatakan tidak berhasil), walaupun ada yang melaporkan adanya keberhasilan rukyatul hilal. Sehingga waktu itu Pemerintah berbeda dengan Muhammadiyah, namun bersamaan dengan Nahdlatul Ulama. Dari fenomena tersebut penulis berkesimpulan bahwa penentuan awal Ramadhan waktu itu sarat muatan politik.[41]

Berangkat dari permasalahan pemikiran kecil rukyat di Indonesia tersebut, menurut hemat penulis pada dasarnya merupakan jelmaan dari ragam pemikiran rukyat pada kalangan fuqaha (terdahulu)[42].

        3). Pemikiran Hisab. Sebagaimana dalam pemikiran rukyat, dalam pemikiran hisabpun terdapat ragam pemikiran-pemikiran kecil sebagai dampak dari adanya perbedaan sistem yang dipakai atau yang dipegangi. Di Indonesia sistem hisab yang berkembang pada dasarnya banyak sekali, hanya saja jika ditilik dari dasar pijakannya terbagi dalam dua macam yakni hisab urfi[43] dan hisab hakiki[44].

Hisab urfi dalam konteks ke-Indonesia-an sebagaimana dalam pemikiran hisab rukyat lokal ala Islam Jawa yang terekam dalam sistem Aboge dan sistem Asapon. Sedangkan mengenai hisab hakiki dapat dipilah pada pendirian yang mendasarkan pada ijtima’ yakni sistem yang berpendapat bahwa hakikat bulan Kamariyah itu dimulai sejak terjadinya ijtima’. Dalam kalangan pemikiran hisab terkenal dengan istilah Ijtima’un Nayyirain Isbatun Bainasy-syahrain, yang sesuai dengan ketentuan astronomi bahwa konjungsi merupakan batas antar dua lunar months. Oleh karena ijtima itu hanya terjadi sekali dalam sebulan dan tidak ada hubungannya dengan tempat-tempat di muka bumi, maka saat ijtima dialami secara berlainan menurut perhitungan waktu setempat. Ijtima bisa terjadi pada pagi hari pada suatu tempat, yang dalam waktu bersamaan saat itu sedang siang hari atau malam hari di tempat lain. Oleh karena itu dalam prakteknya awal bulan Kamariyah ditetapkan berdasarkan ijtima yang terjadi sebelum matahari terbenam atau sebelum tengah malam, atau sebelum terbit fajar, sesuai dengan perbedaan pandangan tentang kapan dimulainya hari.[45]

Inilah sistem yang dipakai oleh Muhammad Manshur dalam karya monumentalnya Sullamun Nayyirain. Di mana sampai sekarang mengkristal dalam pemikiran kecil yakni pemikiran (kalender) Manshuriyyah, yang banyak dikiblat oleh kalangan hasib-hasib Jawa Timur.[46]

Sistem hisab yang mendasarkan pada posisi hilal, yakni penentuan awal bulan Kamariyah tidak hanya didasarkan pada ijtima’ melainkan harus diperhatikan posisi hilal di atas ufuk saat terbenam setelah terjadinya ijtima’[47].

Dalam sistem ini terbagi menjadi tiga yakni :

  1. Sistem yang berpedoman pada ufuk hakiki yakni ufuk yang berjarak 90 derajat dari titik zenith. Prinsip utama dalam sistem ini adalah sudah masuk bulan baru, bila hasil hisab menyatakan hilal sudah di atas ufuk hakiki (positif) walaupun tidak Imkanurrukyat. Sehingga sistem ini dikenal dengan sistem hisab wujudul hilal sebagaimana prinsip yang dipegang Muhammadiyah secara institusi.[48]
  2. Sistem yang berpedoman pada ufuk mar’i yakni ufuk hakiki dengan mempertimbangkan refraksi (bias cahaya) dan tinggi tempat observasi, sebagaimana pendapat yang dipegang pemikiran kecil (kalender) Menara Kudus.[49]
  3. Sistem yang berpedoman pada Imkanurrukyat dalam  posisi hilal sudah wujud di atas ufuk hakiki atau mar’i, maka awal bulan Kamariyah masih tetap belum dapat ditetapkan, kecuali apabila hilal sudah mencapai posisi yang dinyatakan dapat dilihat.[50]

Mengenai sistem Imkanurrukyat, pada bulan Maret 1998 para ulama ahli hisab dan rukyat dan para perwakilan organisasi masyarakat Islam mengadakan musyawarah kriteria Imkanurrukyat untuk Indonesia. Di mana keputusan musyawarahnya baru dihasilkan pada tanggal 28 September 1998. Keputusannya adalah :

 

  1. Penentuan awal bulan Kamariyah didasarkan pada sistem hisab hakiki tahkiki dan atau Rukyat .
  2. Penentuan awal bulan Kamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdhah yaitu awal Ramadhan, Syawal dan awal Dzulhijjah ditetapkan dengan memperhitungkan hisab hakiki tahkiki dan Rukyat.
  3. Kesaksian Rukyat dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtima ke ghurub matahari minimal 8 jam.
  4. Kesaksian Rukyat hilal dapat diterima apabila ketinggian hilal kurang dari dua derajat maka awal bulan ditetapkan berdasarkan istikmal.
  5. Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.
  6. Kriteria Imkanurrukyat tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut.
  7. Menghimbau kepada seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam mensosialisasikan keputusan ini.
  8. Dalam melaksanakan isbat, pemerintah mendengarkan pendapat-pendapat dari organisasi kemasyarakatan Islam dan para ahli.[51]

Lahirnya sistem Imkanurrukyat di Indonesia itu, penulis menduga karena terilhami adanya batas Imkanurrukyat  2 derajat yang lebih awal diputuskan oleh komite Penyelarasan Rukyat dan Taqwim Islam MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura)[52] Sehingga ada baiknya, bersikap sebagai warga negara yang taat dan dengan penuh toleransi memandang bahwa inisiatif Pemerintah adalah suatu jalan yang baik untuk mempertemukan pemikiran-pemikiran yang beraneka ragam di Indonesia ini.

 

 

Wa Allahu A’lam bishshawab.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abu Husen Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kairo, t.th.

Ahmad Muhammad Syakir, Menentukan Hari Raya dan Awal Puasa, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke 1, 1993.

Ahmad, KH. Noor, Nurul Anwar, Kudus, Madrasah Tasywiq at-Thulab Salafiah, t.th.

Al-Batawi, Muhammad Mansur, Sullam al-Nayyirain, Jakarta, t.th.

Al-Fatah, Wali, Khilafah Ala Minhajin Nubuwah , Jakarta : Al-Jama’ah, 1990.

Al-Haitami, Syihabuddin Ahmad bin Hajar, Tuhfah al-Muhtaj, jilid III, Kairo : Baerut, t.th

Al-Hayyan, Al-Bahr Al-Muhith, Kairo: Beirut, t.th.

Al-Jailani, Zubeir Umar, Khulashotul Wafiyyah,t.th.

Almanak Hisab rukyat, Kemenag, 2010.

Al-Syarwani, Abdul Hamid, Hasyiyah al-Syarwani, jilid III, Kairo : Beirut, t. th.,

Atmojoyo, S. Prawiro Bausastra Jawa – Indonesia, jilid II, Jakarta : Masagung, 1980

Azhari, Susiknan, Ilmu Falak Teori dan Praktik, Jogyakarta, Lazuardi, Cet. ke 1, 2001.

Azhari, Susiknan, Revitalisasi Studi Hisab Rukyah di Indonesia, dalam al-Jami’ah Pasca  IAIN Yogyakarta, no. 65/VI/2000.

  1. C. Berg, Penulisan Sejarah Jawa, Terj. S. Gunawan, Jakarta : Bratara Karya Aksara, 1985

Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta : Pustaka Jaya, 1981.

Depag, Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun 1381 –1418 h / 1962-1997 M, t.th.

Diponingrat, K. Wardan, Hisab Hakiki, Jogyakarta: Toko Pandu, 1955.

Fatah, Rohadi Abdul, Almanak Hisab rukyat, Jakarta: Badan Hisab rukyat Depag RI, 2010.

Hamid,  Abu Hamdan Abdul jalil bin Abdul, Fathu rauful manan, Kudus, Menara Kudus, t.th.

Hollander, H. G Den, Beknopt Leerboekje der Cosmografie, terj. I Made Sugita, Jakarta, J.B. Wolters Groningen, 1951.

Izzuddin, Ahmad, Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Praktis dan Permasalahannya, Semarang: Komala Grafika, 2006

                              , Ilmu Falak, Jakarta: CV. Tarity Samudra Berlian, 2006.

                              , Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, Jakarta: Erlangga, 2007.

                              , Menentukan Arah Kiblat Praktis, Yogyakarta: Logung, 2010.

Kartono Kamajaya Partokusumo, Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam, Yogyakarta : Aditya Media, 1995

  1. Wardiwarsito, Kamus Jawa Kuno (Kawi) – Indonesia, Jakarta : Nusa Indah, 1978.

Ma’shum, Badiatul Mitsal, Jombang : t.th.

Manshur, KH Mas, Sullamun Nayyirain, Jakarta: Al-Manshuriyah, 1988.

Mark R.Woodward, Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, terj. Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, cet. Ke-1, 1998.

Marsito, Enciclopedia Britanicca, London, Chicago, 1768.

MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalender Islam Sultan Agung adalah Kalender Nasional, Yogyakarta : Offset, 1987

Nur, Muhammad, Pedoman Perhitungan awal Bulan Kamariyah, Jakarta : depag RI, 1983.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhamadiyyah, cet. III, t.th.

Shidiqi, Naurrozaman, Fiqh Indonesia, Penggagas, dan Gagasannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa, Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 1978

Sudharta, Tjokorda rai, I Gusti Oka Hermawan, W. Winda Winaban, Kalender 301 Tahun, Jakarta : Balai Pustaka, 1984

 

Makalah-makalah

Depag, Hasil musyawarah ulama, ahli hisab dan Rukyat dan ormas Islam tentang kriteria imkanurrukyat, pada tanggal 24-26 Maret 1998 / 25-27 Dulqa’dah 1418 di hotel  USSU, Cisarua Bogor.

Masyhuri, Abdul Aziz, Masalah Keagamaan Nahdlatul ulama (Hasil Muktamar Dan Munas Ulama ke- 1 th 1926 sampai dengan ke- 29 tahun 1994), Surabaya : PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Pres, 1997.

Oman Fathurrahman, Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal 1418/1998 yang disampaikan dalam acara lokakarya imsakiyyah  PPM IAIN Walisongo  Semarang, 20  November 1997.

Majelis Tarjiih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan, Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariyah pada tanggal 27-30 November 2008 di Yogyakarta.

Departemen Agama, Seminar Sehari Hisab rukyat tgl 27 April 1992 di Tugu Bogor.

Taufik, Mengkaji Ulang Metode Hisab rukyat Sullam al-Nayyiraini, makalah disampaikan pada pertemuan tokoh Agama Islam / Orientasi Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Hisab rukyat PTA Jawa Timur pada tanggal 9-10 Agustus 1997 di hotel Utami Surabaya.

 

Jurnal

Slamet Hambali, Penentuan 1 Syawal 1414 H/1994, Al-Ahkam, no.10, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 1993.

Zaelany, Andy Ahmad, Menentukan Hari Lebaran Ala Islam Jawa Kasus Dusun Golak, Ambahrawa,  pada Journal Ulumul Qur’an, 1996.

 

Media Massa

Ahmad Izzuddin, Awal Akhir Ramadhan yang Kompromistis, Suara Merdeka

Ahmad Izzuddin, Perlu Meluruskan Kiblat Masjid, Suara Merdeka, 2003

Ahmad Izzuddin, Antara Hisab dan Rukyah, Kompas, 2005

Ahmad Izzuddin, Idul Fitri Berkeshalehan Sosial, Wawasan, 2005

Ahmad Izzuddin, Menikmati Indahnya Gerhana, Wawasan, 2009

Ahmad Izzuddin, Fatwa MUI vs Arah Kiblat, Suara Merdeka, 2010

Ahmad Izzuddin, Fatwa MUI tentang Arah Kiblat, Republika, 2010

Ahmad Izzuddin, Revisi Fatwa MUI, Bukan Revisi Arah Kiblat, Pikiran Rakyat, 2010

 

Website

http://www.scribd.com/doc/12910954/Rukyatulhilal-Bw

[1] Anggota Badan Hisab rukyat Kementerian Agama RI, Penulis buku Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia, Anggota (MCW) Moonsighting Committe Worldwide, Pernah Menjabat sebagai Kaasubdit Binsyar dan Hisab Rukyat Kemenag RI,  Ketua Umum (ADFI) Asosiasi Dosen Falak se Indonesia, Dosen Ilmu Falak S1 – Pasca Sarjana UIN Walisongo, dan Pengasuh Pesantren Life Skill Daarun Najaah (Life Skill PPDN) Semarang, HP. 08992777834, email izzuddin_2008@yahoo.com.

[2] Selengkapnya baca Mark R.Woodward, Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, terj. Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, cet. Ke-1, 1998.

[3] Ulasan tentang rihlah ilmiyyah yang dilakukannya dapat dibaca dalam Biografi Muhammad Manshur al-Batawi, yang diterbitkan oleh Yayasan al-Manshuriyyah Jakarta Timur. Di mana Muhammad Manshur dalam lacakan sejarah pernah berguru pada Syeh Abdurrahman bin Ahmad al-Misra Sedangkan mengenai adanya jaringan ulama’ dapat dibaca dalam Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, Jakarta: Erlangga, 2007.

[4] Taufik adalah pakar ilmu falak Indonesia,  pernah menjabat sebagai Direktur Badan Hisab rukyat Indonesia pada masa pemerintahan Gus Dur menjabat sebagai wakil ketua Mahkamah Agung.

[5] Menurut Taufik, kitab Khulashatul Wafiah karya Zubair Umar Jailany, Hisab Hakiki karya K. Wardan Diponingrat, Badiatul Mitsal karya Ma’shum Jombang dan almanak Menara Kudus karya Turaikhan Ajhuri, merupakan kitab cangkokan dari kitab Mathla’ al-Said ala Rasdi al-Jadid, baca Taufik, Mengkaji Ulang Metode Hisab rukyat Sullam al-Nayyiraini, makalah disampaikan pada pertemuan tokoh Agama Islam / Orientasi Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Hisab rukyat PTA Jawa Timur pada tanggal 9-10 Agustus 1997, di hotel Utami Surabaya, hlm. 1.

[6] Penggagasan  dan pencetus pertama, penanggalan ini gabungan tersebut  yang selanjutnya dikenal dengan kalender Jawa (Islam) ialah Sri Sultan Muhammad Sultan Agung Prabu Hanyakrakusuma (raja kerajaan Mataram II 1613 – 1645), (Muhammad Wardan, 1957 : 12, Marsito, 1960 : 75).

[7] Fenomena ini dapat dilihat secara utuh dalam Rohadi Abdul Fatah, Almanak Hisab rukyat, Jakarta: Badan Hisab rukyat Depag RI, 2010, hlm. 111-113.

[8] Seperti juga Sullamun Nayyirain karya Muhammad Mansur dengan markaz Jakarta, Jadawil Falakiyyah karya Qusyairi dengan markas Pasuruan, baca Sriyatin Sadik, Perkembangan Hisab rukyat dan penetapan awal bulan Qomariah, dalam  Menuju  Kesatuan Hari  raya, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, hlm. 64-66.

[9] Al-Khulasatul Wafiyah karya Zubaer Umar al-Jailany dengan markaz Mesir, al-Hamihijul Hamidiyah karya Abdul Hamid Mursy dengan markaz Mesir, dan masih banyak  lagi, Ibid., hlm.  67-68.

[10] Sebagaimana komentar Slamet Hambali dalam menanggapi perkembangan khasanah kitab  hisab di  Indonesia, seperti kitab karya Noor Ahmad SS (yakni Syamsul Hilal dan Nurul Anwar) yang  merupakan  cangkokan  dari kitab al-Khulashatul Wafiyah.

[11] Pemilahan tersebut muncul dalam forum  Seminar Sehari Hisab rukyat tgl 27 April  1992 di Tugu Bogor yang diselenggarakan oleh Departemen Agama, Sriyatin  Sadik, op.cit., hlm.  68.

[12] Sebagaimana  asumsi-asumsi pengikut setia kitab Sullamun Nayyirain. Padahal dalam pelacakan teori yang digunakan adalah menggunakan  teori   geosentris  oleh  Ptolomeus yang telah ditumbangkan oleh teori  Heliosentris yang ditemukan  oleh   Copernicus. Assumsi   tersebut  diikuti oleh Lajnah Falakiyyah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, dimana  penulis sendiri  pernah  menyelami pendidikan hisab Sulamun Nayyiraini dan seperti sebagian besar umat Islam di Jakarta Timur dan Selatan, khususnya daerah  pondok al-Mansyuriyyah.

[13] Di mana hampir setiap organisasi masyarakat termasuk Nahdlatul Ulama dan  Muhammadiyyah  selalu juga mengeluarkan ketetapannya walaupun dalam kemasan bahasa yang lain seperti fatwa dan ikhbar (Susiknan Azhari, 1999 : 15).

[14] Namun dalam dataran  praktis realistis, ternyata pembentukan Badan  sangat  tergantung pada kebijakan daerah dalam hal ini propinsi terkait. Sebagaimana pengalaman pribadi penulis ketika bersama-sama Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah (Drs. Imron SH  sekarang hakim  tinggi di PTA Jawa Timur) sangat tergantung pada gubernur Jawa Tengah pada waktu itu (Soewardi).

[15] Sebagai contoh Hari Raya 1405 bertepatan tahun 1985, sebagian kaum muslimin berhari raya pada hari Rabu 19 Juni 1985 dan ada yang berhari raya Kamis, 20 Juni 1985 dan masih banyak lagi  kasus-kasus perbedaan semacam itu (Nourouzzaman Shidiqi, 1997 : 201).

[16] Di mana pada masa Dirjen Kemenag RI, Andi Rosydianah, kebijakan-kebijakan sangat menghambat perkembangan fiqh hisab rukyat, misalnya dikeluarkannya mata kuliah ilmu falak dari  kurikulum nasional (Susiknan Azhari, 2000 : VI/108; Azyumardi Azra, 1999 : 203; Depag RI, 1999-2000 : 97).

[17] Ketua Umum :  Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, Ketua I (Jawa, Madura): Drs. H. Muslih Husain, M.Ag, Ketua II (Sumatera, Kalimantan):  Drs. H. Rahmadi, M.HI, Ketua III (Sulawesi, Maluku): Drs. Abbas Fadhil, MA, Sekretaris Jenderal (Sekjen): Syifaul Anam, MH, Sekretaris I (Jawa, Madura) : Muhammad Husain, MA, Sekretaris II (Sumatera, Kalimantan) : Dr. Saidur Rahman, MA, Sekretaris III (Sulawesi, Maluku):  Drs. Sarifudin, M.Ag, Bendahara : Drs. H. Eman Sulaeman, MH

[18] Periode pertama, ketua umum : Latifah (Banjarmasin Kalimantan), ketua I : Siti Tatmainul Qulub (Jember Jawa Timur), ketua II: Anisah Budiwati (Garut Jawa Barat), Sekretaris: Ayuk Khoerunnisak (Jepara Jawa Tengah), Bendahara: Eni Nuraeni (Bandung Jawa Barat).

[19] Di antara kedua belas bulan hijriyah yang paling mendapat perhatian umat Islam adalah bulan Ramadan, Syawal dan Dulhijjah, sebab di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa dan haji atas umat Islam. Lihat Q.S. Al-Baqarah : 185 dan 197. Penetapan awal bulan hijriyah selain ketiga bulan tersebut  dapat dipakai hisab karena dalam hal ini tidak diperlukan isbat al-Qadli. Penetapan  bulan ini semata-mata  untuk perhitungan waktu tidak benar-benar untuk kepentingan ibadah. Baca Imam Abu Al-Hayyan, Al-Bahr al-Muhith, Kairo : Beirut, jilid II, h. 62.

[20] Memang banyak hadis-hadis hisab rukyat yang secara redaksional berbeda-beda tetapi secara esensial tidak jauh berbeda, di antaranya redaksinya: Shumu lirukyatihi  wa afthiru lirukyatihi fa in ghumma faqduru lahu Baca Abu Husen Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kairo, t.th, h. 481.

[21] Mengenai pemikiran Islam Jawa dapat dibaca dalam Clifford Geertz, Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa, Jakarta : Pustaka Jaya, 1981.

[22] Menurut hasil penelitian Andy Ahmad Zaelany, bahwa penentuan hari raya lebaran secara lokal ala Islam Jawa sudah  dikenal lama oleh masyarakat Jawa. Hampir semua masyarakat Jawa mengenalnya – atau paling tidak mendegarnya – sebagaimana yang dipraktekkan oleh pendudukan yang tinggal di dusun Golak, terletak di desa Genteng Kecamatan Ambarawa Semarang, Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat dilihat dalam Andy Ahmad Zaelany, Menentukan Hari Lebaran Ala Islam Jawa Kasus Dusun Golak, Ambahrawa,  pada Journal  Ulumul Qur’an, no, Vol. VI, tahun 1996, h. 62-70.

[23] Sebagaimana dikatakan umat Islam di dusun Golak ketika ditanya tentang prinsip menentukan hari lebaran. Seperti ketika versi pemerintah, suatu pagi ditentukan tanggal 1 Ramadan, maka bagi mereka tanggal 1 Ramadan baru jatuh pada hari berikut (yakni tgl 2 Ramadan versi pemerintah), ibid.

[24] Clifford Geertz, Op. Cit., h. 510. Dan bandingkan juga dengan Slamet Hambali, Almanak Sepanjang Masa, Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 1978, h. 7-10.

[25] Istilah pletek di sini dapat dikaitkan dengan prinsip yang pertama, yaitu bahwa tanggal dihitung mulai maghrib hari itu. Menurutnya hilal itu sangat sulit dilihat dengan mata telanjang ; hilal baru akan terlihat agak jelas pada tanggal dua Ramadan. Karena itu tidaklah mengherankan bila pendudukan dusun yang mengikuti pemikiran ini baru mulai puasa sehari setelah hari puasa nasional dimulai dan ini berakibat pula hari lebaran akan jatuh sesudah hari lebaran nasional. Semisal hari lebaran nasional jatuh pada hari Kamis, sekitar pukul 18.00 yang ditandai dengan takbiran dan sesajen. Adapun shalat Ied diselenggarakan keesokan harinya, yakni Jum’at pagi. Perbedaan ini bisa menjadi dua hari bila bulan Ramadan hanya 29 hari. Hal ini disebabkan dalam kalender Hijriyyah-Jawa bulan puasa selalu berjumlah 30 hari. Lihat Andy Ahmad Zaelany, Op. Cit., h. 67

[26] Saka secara bahasa (Jawa) berarti perbuatan, berasal dari kata Sansekerta Syaka yang berarti bangsa seyth. Sedangkan menurut kamus Jawa Kuno (Kawi) : Soko atau sakabda yang berarti tahun saka (mulai tahun 76 M oleh Sahwaha) yakni perhitungan menurut perjalanan matahari, atau dalam arti tahun Hindu yang dimulai bertahtanya Adji Saka. Lihat C. C. Berg, Penulisan Sejarah Jawa, Terj. S. Gunawan, Jakarta : Bratara Karya Aksara, 1985, h. 93, bandingkan L. Wardiwarsito, Kamus Jawa Kuno (Kawi) – Indonesia, Jakarta : Nusa Indah, 1978, h. 330, bandingkan juga S. Prawiro Atmojoyo, Bausastra Jawa – Indonesia, jilid II, Jakarta : Masagung, 1980, h. 158 – 159.

[27] Sri Sultan Muhammad Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo adalah raja pada kerajaan Mataram II pada tahun 1613 – 1645 M, lihat MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalender Islam Sultan Agung adalah Kalender Nasional, Yogyakarta : Offset, 1987, h. 12.

[28] Kartono Kamajaya Partokusumo, Kebudayaan Jawa Perpaduannya Dengan Islam, Yogyakarta : Aditya Media, 1995, h. 200.

[29] Mengenai prinsip perhitungan kalender Jawa baik pemikiran Ajumgi, Akawon, Aboge dan Asapon pada dasarnya sama hanya berbeda dalam penentuan awal tahun Alipnya. Sedangkan lacakan sejarah perubahan ini  sebagaimana penulis temukan dalam Slamet Hambali, Loc. Cit. Namun untuk istilah Ajumgi dan Akawon adalah hanya merupakan kreasi penulis dalam rangka untuk mempermudah  dengan cara berpedoman pada istilah yang selama ini sudah baku yakni Aboge dan Asapon. Karena penulis tidak menemukan istilah  untuk dua pedoman tersebut.

[30] Tjokorda rai Sudharta, I Gusti Oka Hermawan, W. Winda Winaban, Kalender 301 Tahun, Jakarta : Balai Pustaka, 1984, h.22.

[31] Mengenai alasan mengapa harus terjadi perubahan (penyesuaian) kalender dalam kalender Jawa dan mengenai perhitungan penentuan kalender Jawa. Dapat dilihat dalam Slamet Hambali, Loc. Cit. Dan bandingkan juga dalam H. G. Den Hollander, Beknopt Leerboekje der Cosmografie, Terj. I Made sugita, Jakarta : J. B. Wolters Groningen, 1951, h. 81-83.

[32] Secara definitif kontekstual mathla’ berarti batas geografis keberlakuan Rukyat.

[33] Jika dilihat tapak tilas sejarah menurut hemat penulis  Hizbut Tahrir  adalah Jama’atul Muslimin Hizbullah yang mengkampanyekan daulah islamiyyah, lihat Wali al-Fatah, Khilafah Ala Minhajin Nubuwah , Jakarta : Al-Jama’ah, 1990, h. 83.

[34] Hizbut Tahrir memang akhir-akhir ini sering kali mengadakan diskusi panel menghadapi Ramadan dengan tema Kesatuan Awal dan Akhir Ramadan Menuju Kesatuan Ummat, sebagaimana yang pernah penulis ikuti di Semarang yang diselenggarakan oleh lembaga dakwah al-Misykah, November 2000.

[35] Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Qamariah, Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan, pada tanggal 27-30 November 2008 yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjiih dan Tajdidi PP Muhammadiyah di Yogyakarta.

[36] Perkataan Imam Syaukani : yang layak dijadikan pegangan adalah pendapat ‘ulama pengikut mazhab Maliki dan golongan Zaidiyah. Imamm al-Mahdi juga memilih pendapat ini, bahkan Imam Qurtubi menceritakan itu pada guru-gurunya. Bila ada penduduk suatu negara melihat bulan sabit tanggal satu, maka bagi seluruh penduduk negara yang lain harus mengikutinya (berpuasa pada awal bulan Ramadhan  atau berbuka pada permulaan bulan Syawal). Kita tidak usah mempedulikan perkataan Ibnu Abdil Bar yang menyatakan bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ijma’ ulama. Baca buku Ahmad Muhammad Syakir, Menentukan Hari Raya dan Awal Puasa, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet. Ke 1, 1993.

[37] Mengenai konsideran putusan PBNU mengenai hisab rukyat lihat buku pedoman hisab rukyat NU.

[38] Sisi demokratisnya  nampak dari adanya kebebasan warga NU dalam memegang pemikiran hisab rukyat, sebagaimana dalam banyak pesantren yang nota bene basic Nahdlatul ulama malahan banyak yang memegang pemikiran hisab murni, seperti Pondok Pesantren al-Falah Ploso Mojo Kediri.  Di samping memang NU sendiri memang memberi kebebasan berpikir dalam hal ini, namun selagi tidak difatwakan kepada masyarakat awam, lihat Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Nahdlatul ulama (Hasil Muktamar dan Munas Ulama ke- 1 th 1926 sampai dengan ke- 29 tahun 1994), Surabaya : PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Pres, 1997, h. 301.

[39] Taufik, Loc. Cit. Mengenai keputusan Menteri Agama tentang penetapan 1 Syawal 1412, 1413, 1414, 1418 dapat dilihat dalam Depag, Himpunan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal tahun 1381 –1418 h / 1962-1997 M.

[40] Sebagaimana dikemukakan oleh Basith Wahid dalam makalahnya dalam buku Rukyat  dengan Tehnologi.

[41] Baca artikel Ahmad Izzuddin, Awal Akhir Ramadan yang Kompromistis, Suara Merdeka, 1 Desember 1999, h. 4.

[42] Mengenai ragam pemikiran Mazhab Rukyat pada kalangan fuqaha dapat dilihat tuntas dalam Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, jilid III, Kairo : Baerut, t.th., h. 382, dan bandingkan juga Abdul Hamid al-Syarwani, Hasyiyah al-Syarwani, jilid III, Kairo : Beirut, t. th., h. 332.

[43] Hisab urfi adalah sistem hisab penentuan awal bulan qamariyah yang didasarkan pada waktu rata-rata peredaran bulan, lihat Taufik, Loc. Cit., bandingkan dengan Muhammad Nur, Pedoman Perhitungan awal Bulan Qamariah, Jakarta : depag RI, 1983, h. 7.

[44] Hisab Hakiki adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya, Ibid. Sedangkan mengenai istilah hisab hakiki dan pengelompokannya dalam hisab hakiki taqribi, hakiki tahkiki dan hakiki kontemporer adalah merujuk pada hasil seminar sehari Hisab rukyat pada tanggal 27 April 1992 di Tugu Bogor. Walaupun pada dasarnya embrio pemilahan itu sudah ada sejak dulu zaman KH Manshur dalam kitab Sullamun Nayyirain dan KH Zubaer Umar Al-Jaelany (mantan Rektor IAIN Walisongo) dalam kitab Al-Khulashatul Wafiyah.

[45] Taufik, Op. cit, h. 5.

[46] Pemikiran kecil Manshuriyyah adalah aliran hisab yang tidak begitu besar dan tidak begitu banyak pengikutnya, bahkan markas Manshuriyyah sendiri terkesan sudah pudar, ini nampak adanya sudah pudarnya Pondok Pesantren yang dulu merupakan pusat hisab Sullamun Nayyirain. Namun sampai sekarang masih sering kali diperhitungkan dalam putusan sidang ithbat yang diselenggarakan oleh pemerintah, ini terbukti masukl dalam berita acara sidang itsbat.

[47] Baca lebih lengkap di Buku Almanak Hisab rukyat, Kemenag, 2010. Bahwa kelompok yang berpegang pada posisi hilal menetapkan jika pada saat Matahari terbenam posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan baru sudah mulai masuk.

[48] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan Putusan Majlis Tarjih Muhamadiyyah, cet. III, t.th., h. 291-292. Bandingkan Oman Fathurrahman, Penentuan Awal Ramadan dan Syawal 1418/1998 yang disampaikan dalam acara lokakarya imsakiyyah  PPM IAIN Walisongo  Semarang, 20  November 1997.

[49] Pendapat ini  dipegang oleh ulama karismatik  (almarhum) KH Turaihan Kudus yang begitu disegani dan banyak pengikutnya, baca Slamet Hambali, Penentuan 1 Syawal 1414 H/1994, dalam Al-Ahkam, no.10, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 1993.

[50] Taufik, Op. cit., h. 5-6.

[51] Hasil musyawarah ulama, ahli hisab dan Rukyat dan ormas Islam tentang kriteria imkanurRukyat yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Maret 1998 / 25-27 Dulqa’dah 1418 di hotel  USSU, Cisarua Bogor.

[52] Komite ini lahir berawal dari pertemuan tahunan tidak resmi Menteri-Menteri Agama negara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura sejak 1991.

Related posts:


Category: Opini